Departemen Kehakiman AS Menolak Permintaan New Mexico untuk Rekaman Epstein yang Tidak Disensor

Departemen Kehakiman AS (USDOJ) secara resmi menolak permintaan dari Negara Bagian New Mexico untuk merilis berkas-berkas yang tidak disensor terkait mendiang terpidana pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Kebuntuan ini menyoroti meningkatnya ketegangan antara penyelidik tingkat negara bagian dan otoritas federal mengenai transparansi kasus Epstein, yang telah menjadi titik kontroversi bagi pemerintahan saat ini.

Kebuntuan Hukum

Dalam pernyataan baru-baru ini yang dirilis melalui media sosial, Departemen Kehakiman menyatakan bahwa mereka tidak dapat memenuhi permintaan yang diajukan oleh Jaksa Agung New Mexico, Raul Torrez. Badan federal tersebut mengutip kepatuhan ketat terhadap kerangka hukum yang ada, mencatat bahwa merilis jutaan dokumen dalam format yang tidak disensor akan melanggar hukum federal, perlindungan privasi yang diperintahkan pengadilan, dan hak-hak korban dan saksi yang terlibat dalam penyelidikan yang luas.

Tuduhan Penghalangan

Jaksa Agung Torrez telah vokal dalam kritiknya, menuduh pemerintahan Trump secara aktif menghalangi penyelidikan kriminal independen New Mexico.

Menurut kantor negara bagian, penolakan pemerintah federal untuk menyerahkan catatan penting yang tidak disensor adalah 'pilihan yang disengaja' yang mengancam integritas penyelidikan negara bagian terhadap dugaan penyalahgunaan yang terjadi di Zorro Ranch milik Epstein yang terkenal. 'Setiap hari USDOJ menahan catatan-catatan ini, kasus yang dapat diajukan atas nama para penyintas New Mexico menjadi semakin sulit untuk diajukan,' kata Torrez, mengutip kekhawatiran tentang hilangnya bukti dan memudarnya ingatan para korban yang trauma.

Awan Kecurigaan di Atas Zorro Ranch

Penyelidik New Mexico secara khusus menyelidiki tuduhan perdagangan manusia dan pelecehan seksual di Zorro Ranch, yang terletak di selatan Santa Fe. Rilis sebagian berkas sebelumnya telah berisi laporan yang mengganggu, meskipun belum diverifikasi, mengenai pelecehan seksual dan dugaan penguburan warga negara asing di properti tersebut. Para penyintas, termasuk mendiang Virginia Giuffre, telah lama berpendapat bahwa aktivitas kriminal ini tidak pernah sepenuhnya diteliti oleh otoritas federal.

Debat Transparansi yang Berkelanjutan

Meskipun Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein telah disahkan, yang mewajibkan pelepasan catatan terkait dalam jangka waktu 30 hari, para kritikus berpendapat bahwa pemerintah telah gagal memenuhi komitmen transparansinya. Sejumlah besar dokumen yang dirilis awal tahun ini berisi banyak bagian yang disensor, yang menyebabkan beberapa pengamat berspekulasi bahwa pemerintah federal mungkin melindungi individu-individu berpengaruh yang terhubung dengan lingkaran Epstein. Meskipun Departemen Kehakiman bersikeras bahwa mereka beroperasi di bawah aturan hukum, frustrasi di New Mexico menunjukkan bahwa pertempuran untuk mengakses berkas-berkas ini masih jauh dari selesai.