Mimpi Buruk Konsumen: Membayar £450 Per Bulan untuk Kendaraan Listrik Baru yang Tidak Dapat Diisi Daya
Seorang pelanggan menghadapi mimpi buruk finansial dan logistik setelah mobil listrik Peugeot barunya gagal diisi daya, yang menyoroti kegagalan sistemik dalam layanan pelanggan dan hak-hak konsumen.

Perjuangan yang Semakin Memburuk dengan Kendaraan Listrik (EV) yang Rusak
Bagi banyak orang, beralih ke kendaraan listrik (EV) seharusnya menjadi langkah menuju keberlanjutan dan kenyamanan modern. Bagi 'AS', seorang pelanggan dari Woking, visi itu berubah menjadi cobaan selama dua bulan yang penuh dengan keheningan, ketidakmampuan, dan kerugian finansial yang terus meningkat. Setelah menerima pengiriman Peugeot EV baru, kendaraan tersebut rusak hanya dalam waktu dua minggu, meninggalkan pemiliknya dengan tagihan bulanan sebesar £450 untuk mobil yang pada dasarnya tetap menjadi hiasan di garasi.
Kegagalan dalam Layanan dan Komunikasi
Situasi memburuk ketika pemilik mencari bantuan dari dealer, hanya untuk menghadapi penundaan penjadwalan. Ketika kendaraan akhirnya diambil untuk diperbaiki melalui Peugeot Assist (dikelola oleh RAC), kendaraan tersebut tampaknya menghilang ke dalam kekosongan logistik. Pemilik melaporkan telah melakukan lebih dari 36 panggilan ke Peugeot dan RAC, hanya untuk menghadapi saling menyalahkan dan kurangnya akuntabilitas.
Selama periode ini, mobil tersebut diduga ditolak oleh dealer karena 'terlalu sibuk,' sehingga mobil tersebut terlantar.Mobil yang 'Diperbaiki' Namun Tetap Tidak Berfungsi
Bahkan ketika kendaraan tersebut akhirnya dikembalikan pada bulan Maret, masalahnya masih jauh dari terselesaikan. Daftar kerusakannya sangat mengejutkan: mobil tidak dapat menyimpan daya, bagasi tetap macet, jendela pengemudi beroperasi secara otomatis, dan sistem penguncian jarak jauh sama sekali tidak berfungsi. Terlepas dari tingkat keparahan kerusakan yang jelas ini, perusahaan leasing, Leasys, menolak untuk membatalkan kontrak, dengan alasan bahwa kendaraan tersebut 'dapat dikendarai' dan hanya membutuhkan perbaikan lebih lanjut.
Hak Konsumen dan Jalan ke Depan
Kasus ini menyoroti masalah kritis dalam industri otomotif: persimpangan antara masalah rantai pasokan dan dukungan pelanggan yang buruk. Para ahli berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Hak Konsumen 2015, konsumen memiliki jalur yang jelas untuk menolak kendaraan yang rusak ketika perbaikan gagal terwujud dalam jangka waktu yang wajar.
Dengan dukungan perjanjian kredit, pemilik telah disarankan untuk meningkatkan pengaduan ke Layanan Ombudsman Keuangan untuk menantang sikap perusahaan leasing. Insiden ini menjadi pengingat yang jelas bahwa meskipun industri mendorong adopsi kendaraan listrik, infrastruktur purna jual masih sangat tidak memadai.