Eskalasi di Teluk: AS Melancarkan Serangan ke Berbagai Kota di Iran di Tengah Blokade Angkatan Laut Baru

Timur Tengah telah memasuki fase konflik baru yang bergejolak ketika Amerika Serikat melakukan serangkaian pemboman udara intensif terhadap target Iran untuk malam ketiga berturut-turut. Eskalasi ini, yang diperintahkan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, telah memicu kampanye pembalasan yang luas dari Teheran, yang menargetkan pelayaran internasional dan instalasi militer AS di seluruh Teluk Persia.

Kampanye Udara AS: Menargetkan Pantai Selatan Iran

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengkonfirmasi bahwa gelombang serangan terbaru dimulai pada Senin malam, berlangsung sekitar lima jam. Tujuan strategisnya, menurut CENTCOM, adalah untuk melemahkan kemampuan Iran untuk melancarkan serangan terhadap pelayaran komersial dan warga sipil yang tidak bersalah di Selat Hormuz yang sangat penting secara strategis.

Operasi militer tersebut komprehensif, dengan pasukan AS menyerang target-target utama di beberapa kota dan pelabuhan Iran, termasuk Bandar Abbas, Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, dan Abu Musa.

Media pemerintah Iran menguatkan laporan tentang ledakan besar sepanjang malam, khususnya mencatat dampak di kota Jam dan di pulau Kish dan Qeshm. Meskipun pejabat regional di Bandar Abbas melaporkan bahwa satu proyektil menghantam kota, mereka menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa yang tercatat dalam insiden spesifik tersebut.

Pembalasan Iran: Peningkatan Regional

Sebagai tanggapan terhadap pemboman AS, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) meluncurkan strategi pembalasan multi-arah yang ditujukan kepada sekutu AS dan aset militer di seluruh wilayah.

• Uni Emirat Arab: Pemerintah UEA mengkonfirmasi bahwa dua kapal tanker minyaknya dihantam oleh rudal jelajah Iran di perairan Oman. Tragisnya, satu anggota kru berkebangsaan India tewas, dan delapan lainnya terluka dalam serangan tersebut.
• Kuwait dan Bahrain: Pasukan Iran mengerahkan drone dan rudal terhadap infrastruktur militer AS. Di Kuwait, targetnya termasuk sistem rudal Patriot, depot amunisi, dan pusat komunikasi. Di Bahrain, IRGC mengklaim telah menyerang Armada Kelima AS dan Pangkalan al-Juffair, menargetkan komunikasi satelit dan penyimpanan senjata.
• Yordania: Tentara Yordania melaporkan mencegat empat rudal yang ditembakkan dari Iran. Meskipun IRGC mengakui menargetkan pangkalan udara AS di Yordania, mereka mengeluarkan pernyataan yang mengklarifikasi bahwa mereka tidak memiliki permusuhan terhadap rakyat Yordania, dan menggambarkan operasi tersebut sebagai protes terhadap keterlibatan AS dalam konflik Gaza.

Ancaman 'Gunung Kapak' dan Blokade Angkatan Laut

Menambah ketegangan, Presiden Trump telah mengeluarkan peringatan langsung mengenai Kuh-e Kolang Gaz La, yang populer dikenal sebagai "Gunung Kapak." Situs ini, yang diduga menampung fasilitas nuklir di dekat pabrik pengayaan Natanz, telah menjadi target utama dalam strategi Trump untuk membongkar kemampuan nuklir Iran.

Secara bersamaan, Angkatan Laut AS, melalui Pusat Informasi Maritim Gabungan (JMIC), telah menerapkan blokade komprehensif yang mencakup semua pelabuhan dan terminal Iran di sepanjang garis pantai selatannya. Langkah ini dirancang untuk mengisolasi Iran secara ekonomi dan militer, meskipun secara signifikan meningkatkan risiko perang maritim skala penuh.

Gelombang Kejut Ekonomi dan Kebuntuan Politik

Ketidakstabilan geopolitik telah segera berdampak pada pasar global. Harga minyak mentah Brent melonjak lebih dari 9%, mencapai sekitar $81 per barel.

Data pelayaran dari Kpler mengungkapkan penurunan drastis sebesar 52% dalam penyeberangan kapal melalui Selat Hormuz antara 10 Juli dan 12 Juli, karena operator komersial meninggalkan zona pertempuran.

Terlepas dari kekerasan tersebut, Presiden Trump mengisyaratkan bahwa "kesepakatan masih mungkin," meskipun ia menuntut agar negara-negara Teluk yang kaya berkontribusi secara finansial untuk biaya keamanan maritim AS. Sementara itu, Parlemen Iran sedang berupaya untuk mengesahkan pertahanan mereka atas Selat tersebut, dengan Ebrahim Azizi dari Komite Keamanan Nasional memperkenalkan rancangan undang-undang untuk mengelola jalur air tersebut, yang menandakan bahwa Teheran tidak akan mundur dari "garis merahnya."